BAHAR POS — Gubernur Jambi, Al Haris, meminta seluruh warga untuk menjaga keutuhan sosial dan tidak mudah terpancing oleh provokasi. Ia memberi penegasan agar masyarakat tidak terpecah-belah, sehingga mudah adu domba oleh pihak tak bertanggung jawab.

Ajakan ini merupakan respons atas kericuhan dalam unjuk rasa yang baru terjadi. Sebagaimana diketahui, massa merusak gedung DPRD Provinsi Jambi, kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, hingga rumah dinas Wakil Gubernur dalam rangkaian aksi yang berlangsung sejak Jumat (29/8/2025) siang hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

“Saya sudah melihat dinamika yang berkembang. Dari kemarin lalu, tadi malam juga, saya hanya berpesan agar seluruh warga masyarakat Jambi yang saya cintai mari kita ciptakan situasi kondusif yang aman dan damai,” ujar Al Haris saat menyampaikan imbauan pada Sabtu (30/8/2025) pagi.

Lebih jauh, Al Haris menyampaikan bahwa karakter masyarakat Jambi adalah refleksi adab dan martabat yang patut dibanggakan. Ia yakin warga mampu menjaga ketentraman tanpa harus terprovokasi.

“Jangan sampai kita mudah terpecah-belah, jangan juga kita mudah diadu domba. Kita ini satu bagian dari anak-anak bangsa yang mestinya pula dapat menjaga daerahnya, terutama Jambi, dengan aman dan nyaman,” tegasnya.

Sambil menyampaikan pesan damai, Gubernur menyentuh sisi kemanusiaan yang lebih luas. Ia mengungkapkan rasa belasungkawa atas wafatnya seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, dan menyerukan agar masyarakat tetap menjaga kedamaian serta ketentraman sehari-hari.

“Kita prihatin akan saudara kita yang meninggal kemarin dari pengemudi ojol, dan kita juga mendoakan almarhum serta terpenting pula kita juga harus menjaga kedamaian dan ketentraman,” tambah Al Haris.

Bersamaan dengan imbauan Gubernur, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar turut meminta agar kegiatan unjuk rasa — apabila tetap ingin dilangsungkan — dilakukan secara tertib dan transparan. Jangan lagi melakukan tindakan anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum.

“Jangan mau terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak jelas kepentingannya, atau kami sebut penumpang gelap,” pesan Krisno.

Kapolda juga mengimbau agar penyelenggara aksi menyampaikan informasi kepada Polda Jambi terlebih dahulu, serta waspada terhadap keterlibatan pihak-pihak yang tidak jelas motifnya.

“Kalau mau menyuarakan aspirasinya lewat demo atau unjuk rasa ke pemerintah dan DPRD, tolong infokan ke Polda Jambi,” ujar Krisno.

Imbauan ini hadir di saat krusial — momentum usai kericuhan massa yang menimbulkan kerusakan fasilitas publik dan ketegangan sosial. Seruan dari Gubernur dan Kapolda menjadi upaya penting untuk meredam amarah dan kembali membangun dialog konstruktif.

Pesan dua petinggi Jambi ini juga jadi pengingat kuat bahwa perbedaan pendapat bisa disampaikan secara damai, tanpa melibatkan emosi dan tanpa merugikan ruang publik. Saatnya menjaga martabat bersama demi masa depan Jambi yang lebih harmonis.